PNS Jadi Kades Wajib Mundur, Ini Ketentuan Tegas dalam PP Nomor 16 Tahun 2026

 


Pemerintah menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus sebagai perangkat atau pejabat di tingkat desa wajib mengundurkan diri dari status PNS-nya jika memilih untuk tetap memegang jabatan definitif di pemerintahan desa sesuai aturan PP No. 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Poin Penting Regulasi Terbaru
  • Masa Transisi Dua Tahun: Perangkat desa berstatus PNS diberi waktu peralihan paling lama 2 tahun sejak aturan ini berlaku untuk menentukan pilihan karir.
  • Tidak Boleh Rangkap Jabatan: Dalam jangka panjang, pemerintah melarang keras praktik rangkap jabatan antara status PNS dan posisi tetap di struktur pemerintahan desa.
  • Wajib Memilih: Jika memilih melanjutkan posisi di desa, yang bersangkutan harus melepaskan status kepegawaiannya sebagai PNS.
Penataan Birokrasi Desa
Pemerintah menerbitkan aturan ini demi menciptakan tata kelola yang profesional. Tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah juga dapat dihindari. Pelayanan publik kepada masyarakat desa diharapkan berjalan lebih optimal dan fokus.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama