Gaji Perangkat Desa dan BPD Serta Uang Purna Tugas di PP Nomor 16 Tahun 2026



JAKARTA — Pemerintah resmi mempertegas aturan mengenai kesejahteraan aparatur desa melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026. Regulasi terbaru ini membawa angin segar sekaligus perubahan besar, khususnya terkait standardisasi nasional Penghasilan Tetap (Siltap), tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pemberian Tunjangan Purnatugas (uang pensiun) yang kini diatur secara eksplisit.
Kepastian Gaji Pokok (Siltap) Aparatur Desa
Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2026, skema pembayaran Siltap diubah menjadi rutin setiap bulan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening kas desa, alih-alih dirapel seperti pola lama. Standar nominal gaji pokok disetarakan dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan Ruang II/a dengan rincian sebagai berikut:
  • Kepala Desa: Minimal 120% dari gaji pokok PNS Golongan II/a.
  • Sekretaris Desa: Minimal 110% dari gaji pokok PNS Golongan II/a.
  • Perangkat Desa Lainnya: Minimal 100% dari gaji pokok PNS Golongan II/a.
Menariknya, regulasi ini juga menyertakan klausul Kenaikan Gaji Berkala sebesar 2% setiap kelipatan dua tahun masa kerja untuk menjaga daya beli para aparatur desa.
Hak Keuangan dan Tunjangan Anggota BPD
Berbeda dengan perangkat desa, pimpinan dan anggota BPD tidak menerima Siltap bulanan. Namun, PP 16/2026 menjamin hak operasional dan kesejahteraan mereka melalui skema tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa, meliputi:
  • Tunjangan Kedudukan
  • Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
  • Biaya Operasional BPD (disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan daerah)
Aturan Baru Uang Purna Tugas (Uang Pensiun)
Salah satu poin paling krusial dalam PP Nomor 16 Tahun 2026 (Pasal 87 dan Pasal 93) adalah kewajiban penyediaan Tunjangan Purnatugas. Ini merupakan penghargaan berupa uang tunai yang diberikan 1 (satu) kali di akhir masa jabatan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, serta pimpinan dan anggota BPD yang telah selesai masa baktinya.
Skema pembiayaan untuk uang purna tugas ini diatur dengan ketentuan:
  • Bersumber dari anggaran APB Desa di luar alokasi Dana Desa (DD).
  • Mempertimbangkan kemampuan kapasitas keuangan masing-masing desa.
  • Ketentuan teknis mengenai besaran dan tata cara pembayarannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota di masing-masing daerah.
Dengan adanya regulasi PP Nomor 16 Tahun 2026 ini, pemerintah berharap tata kelola pemerintahan di tingkat desa menjadi jauh lebih profesional, transparan, dan akuntabel seiring dengan meningkatnya jaminan kesejahteraan bagi para srikandi dan jajaran penggerak desa.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama