Meski Dilarang KPK, Tetap Dilakukan Pemkab Musi Rawas Memberi Hibah Kejaksaan


ANALISA-KU.COM - MENGIRING polemik hibah di Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Rawas, bernuansa kepentingan.***

Lantaran, pemberian bantuan hibah diterima Kejari Musi Rawas berupa perlengkapan kantor (seperti, meja, kursi dan lemari) bersumber dari anggaran APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas tahun 2026, menimbulkan isu sensitif.

"Karena, nilai pengadaan mebaleur menyentuh angka Rp1,2 miliar", yang tengah disoroti publik terkait dugaan pelanggaran, Senin (2/11/2026).

Padaha, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas melarang dan mengimbau Kepala Daerah untuk menghentikan pemberian dana hibah yang bersumber anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD kepada Istansi Vertikal, seperti (Kejaksaan) karena pada dasanya telah memiliki alokasi anggaran operasional melalui APBN.

Selanjutnya, tidak memerlukan tambahan dari dana APBD dan mekipun KPK sudah mengeluarkan larangan keras ini, tidak mengubah pendirian Bupati Musi Rawas tetap bertahan memberikan hibah ditengah kondisi pemerintah daerah mengalami kesulitan keuangan.

*Cakok*

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama