ANALISA-KU.COM – PENCATATAN aset milik Pemkab Muara Enim, berupa properti investasi lahan seluas 24 hektar memunculkan celah korupsi.***
Beberapa fakta, ketidak sesuaian dalam properti investasi lahan seluas 24 hektar di Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida mulai terkuak. Diantaranya, terdapat sebagian lahan milik Pemkab Muara Enim digunakan sebagai jalan lintas tanpa izin.
“Pembukaan jalan lintas, dilakukan oleh PT. DP pada tahun 2010 tanpa perjanjian”. Selanjutnya, diatas lahan seluas 24 hektar juga terdapat.”Lahan parkir, yang digunakan perusahaan PT.DP untuk truk atau tronton sejak tahun 2020 tanpa dokumen perjanjiaan yang mendasarinya.” Hal ini diketahui, bedasarkan data BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada 19 Januari 2026 dengan Nomor:07/T/LHP/DJKPN-V.PLG/PPD.02/01/2026 atas Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah tahun 2024 dan 2025 (Sampai, dengan Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Dalam LHP BPK, menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan fisik dalam properti investasi terdapat pemanfaatan lahan oleh masyarakat tanpa didukung perjanjiaan.
“Terdapat, tanaman sawit sejumlah 250 batang pohon dilakukan oleh Eks Penjaga Dinas Perikanan sejak tahun 2007 s.d 2024” Yang, belum didukung dengan dokumen perjanjiaan, selanjutnya. “ Diatas lahan tersebut, terdapat 6 unit bangunan permanen yang telah ditempati sejak tahun 2007”, persoalan ini, disebabkan belum ada kebijakan dari Dinas Perikanan Kab. Muara Enim dalam melaksanakan pengendaliaan maupun pengawasan atas lahan tersebut ini bedasarkan keterangan Sekretaris Dinas Perikanan kepada Auditor BPK.
Secara terpisah, terdapat kejanggalan atas pengakuan perolehan tanah seluas 24 hektar dari hasil pengadaan APBD Dinas Perikanan Kab. Muara Enim, tahun anggaran 2022 dengan nilai perolehan Rp4,8 miliar. Karena, hasil penelusuran tim media analisa-ku.com tidak menemukan adanya penganggaran yang dimaksud saat itu tahun 2022.

Posting Komentar