Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa, yang membawa kejelasan tegas mengenai status kepegawaian aparatur desa.
Aturan baru ini memaksa para pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menduduki posisi di pemerintahan desa untuk memilih salah satu jalur karier secara permanen.
Dilema Status Ganda Berakhir
Berdasarkan ketentuan peralihan dalam PP No. 16 Tahun 2026, praktik rangkap jabatan yang telah lama terjadi kini ditertibkan.
Pemerintah memberikan masa transisi maksimal selama dua tahun bagi perangkat desa yang masih berstatus PNS untuk menentukan sikap.
- Pilih Tetap Menjadi Aparatur Desa: Jika ingin terus menjabat di struktur pemerintahan desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri secara permanen dari statusnya sebagai PNS.
- Pilih Lanjutkan Karier sebagai PNS: Jika memilih bertahan sebagai abdi negara di instansi pemerintah, maka mereka harus melepaskan posisi dan jabatannya di desa.
Aturan ini menegaskan bahwa posisi perangkat desa berdiri sendiri dan bukan lagi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kepastian Kesejahteraan Baru
Di sisi lain, PP Nomor 16 Tahun 2026 juga menaikkan standar Penghasilan Tetap (Siltap) aparatur desa secara nasional.
Besaran Siltap dipatok mengacu pada gaji pokok PNS golongan ruang II/a:
- Kepala Desa: Minimal 120% dari gaji pokok PNS golongan II/a.
- Sekretaris Desa: Minimal 110% dari gaji pokok PNS golongan II/a.
- Perangkat Desa Lainnya: Minimal 100% dari gaji pokok PNS golongan II/a.
Selain itu, regulasi ini juga menjamin adanya kenaikan berkala sebesar 2% setiap kelipatan dua tahun masa pengabdian, serta tunjangan purna tugas di akhir masa jabatan.
Dengan terbitnya aturan ini, para PNS yang merangkap jabatan di desa harus segera mengambil keputusan tegas: bertahan melayani warga desa dengan melepas seragam PNS, atau kembali sepenuhnya ke instansi birokrasi pemerintahan.

Posting Komentar