LUBUKLINGGAU – Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih di Kelurahan Belalau 1, Kota Lubuklinggau, diterpa isu miring. Upah sejumlah pekerja dan tukang dilaporkan menunggak selama lebih dari empat bulan dengan total kerugian mencapai kurang lebih Rp30 juta.
Kasus ini memicu sorotan tajam karena diduga melibatkan dana proyek yang tertahan di tangan oknum anggota DPRD Kota Lubuklinggau periode 2024–2029 dari partai politik berwarna kuning.
Menurut sumber internal—seorang pekerja yang meminta identitasnya dirahasiakan—tunggakan upah ini menimpa satu orang Pengawas Lapangan (PK) dan tiga orang tukang atap khusus yang didatangkan dari luar kota.
"Kami sudah empat bulan lebih menunggu kepastian. Uang itu hak kami untuk menafkahi keluarga, apalagi teman-teman tukang atap ini datang jauh-jauh dari luar kota," ujar sumber tersebut saat dikonfirmasi.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang dihimpun para pekerja, dana proyek tersebut sebenarnya sudah dicairkan oleh pihak terkait dan setatusnya ada di seseorang berinisial RAK Namun, aliran dana itu diduga terhenti dan tidak disalurkan kepada pihak pelaksana fisik di lapangan.
Pihak kontraktor dan pemborong memberikan keterangan yang bertolak belakang terkait mandeknya pembayaran ini. Hendri, selaku kontraktor/pemborong di lapangan, berdalih bahwa uang proyek tersebut sudah dicairkan. Ia menyebutkan dana tersebut sudah dibayarkan kepada pekerja.
Terlebih, Hendri justru memberikan pernyataan kontradiktif kepada pihak-pihak lain dengan tidak mengakui bahwa upah pekerja belum dibayar. Ia mengklaim urusan kewajiban kepada para tukang sudah diselesaikan, yang langsung dibantah keras oleh para pekerja di lapangan.
"Upah mana, Itu sudah di selesaikan, Tanya sendiri sama pekerjaan ya,"Cetus Hendri saat dikonfirmasi.
Hingga berita ini diturunkan, jurnalis masih berusaha menghubungi RAK selaku pihak yang memegang dana, serta RAK selaku pemborong sekaligus anggota DPRD dari partai berwarna kuning, guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut mengenai mandeknya dana upah tersebut.
Kasus ini menambah daftar panjang carut-marut tata kelola proyek infrastruktur daerah yang mengorbankan hak-hak pekerja u yg bisa kecil di garis depan.kecil di garis depan.

Posting Komentar